Kemenkes Minta Kesehatan Mental Masuk Sistem K3, Banyak Pekerja Alami Masalah Jiwa

Kemenkes Minta Kesehatan Mental Masuk Sistem K3, Banyak Pekerja Alami Masalah Jiwa

Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan kesehatan mental pekerja sebagai bagian dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Langkah ini dinilai penting untuk mencegah risiko psikososial di lingkungan kerja yang dapat berdampak pada keselamatan hingga produktivitas pekerja.

Wakil Menteri Kesehatan Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan persoalan kesehatan mental pekerja kerap tidak terlihat karena banyak orang memilih menyembunyikan tekanan yang dialami.

Padahal, sejumlah faktor seperti beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, hingga minimnya dukungan sosial dapat memicu gangguan kesehatan mental. "Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa.

Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja," kata Dante dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, upaya perlindungan kesehatan mental pekerja tidak cukup hanya dengan meminta pekerja beradaptasi terhadap tekanan.

Perbaikan sistem dan kondisi kerja juga perlu menjadi perhatian pemberi kerja. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, tercatat lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.

"Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja," jelasnya.

Selain skrining, Kemenkes juga memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan Healing119 melalui nomor 119 ekstensi 8 atau laman healing119. id.

Sementara itu, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Robiana Modjo, menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi di lingkungan kerja.

Menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik nyata yang mampu melindungi pekerja. "Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi.

Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera," ujar Robiana.

Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja, Kemenkes berharap perlindungan kesehatan mental dapat menjadi bagian dari budaya kerja. Dengan begitu, lingkungan kerja tidak hanya menjamin keselamatan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis para pekerja.

Disarankan